Apakah SBY bukan pembohong? Kita lihat 2014..

Heru Lelono: SBY Tak Berencana Capres-kan Ibu Ani

TEMPO Interaktif, Jakarta - Staf Khusus Presiden bidang Informasi Heru Lelono mengatakan, sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal wacana pencalonan Ani Yudhoyono sebagai calon pada pemilihan presiden 2014, sudah cukup jelas. "Pak SBY pernah mengatakan tidak akan mendorong ibu Ani ke arah itu," kata Heru saat dihubungi Tempo, Kamis (6/1/2011).
Menurut Heru, pernyataan SBY itu sebenarnya memberikan sinyal jelas mengenai wacana yang berkembang belakangan ini. "Kata "tidak mendorong", pemahaman saya, adalah "tidak ada pikiran, apalagi rencana" ke arah sana," kata Heru.

Namun Ia menyarankan agar saat ini elite politik fokus bicara kebijakan apa yang terbaik untuk pembangunan kesejahteraan rakyat, menjalankan kebijakan tersebut, dan melakukan refleksi apakah kehidupan politik negara ini sudah berjalan baik. "Terlalu prematur saat ini bicara sosok calon presiden 2014," ujarnya.
Wacana majunya Ani Yudhoyono ini mencuat setelah ada pernyataan dari politisi Demokrat, Ruhut Sitompul, sebelum akhirnya meluas dan mendapat tanggapan dari sejumlah politisi dan pengamat. Heru tak bisa memberikan jawaban apakah pencalonan itu sebagai sikap politik partai atau pribadi Ruhut. "Karena saya bukan anggota Partai Demokrat," kata dia.
Sebagai sahabat partai Demokrat, Heru hanya memberi saran, bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk menampilkan calon. "Karena 2014 masih lama, maka sang calon belum-belum sudah "digebuki" kanan kiri dalam waktu yang lama pula," kata dia. "Kalau punya calon, tidak perlu diumumkan, namun dibina secara intern dengan baik, lalu diangkat ke permukaan pada saat yang tepat."
Saat ditanya apakah Ibu Ani pernah memberi komentar soal wacana pencalonan dirinya sebagai calon presiden, Heru mengatakan, "tidak pernah".

FATWA A.M FATWA YANG TAK AKAN PERNAH MENJADI REALITA

TEMPO Interaktif, Kuala Lumpur - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AM Fatwa meminta agar pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Arab dan Malaysia tidak dilanjutkan.

Dia menilai, tak pernah tuntasnya kasus penganiayaan dan pelecehan TKW di negara-negara tersebut telah mencoreng harga diri Indonesia. “Cukup sudah negara kita dipermalukan, hentikan saja pengiriman TKW ke negara Arab dan Malaysia,” ujar Fatwa saat ditemui Tempo di sela-sela kunjungan kerjanya ke Malaysia, Rabu (15/12).

Mantan politisi PAN ini menyatakan bahwa harga diri bangsa seharusnya lebih didahulukan daripada devisa negara.

Mengenai program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi TKI yang diluncurkan Presiden di Surabaya hari ini, menurut Fatwa, hanya upaya tambal sulam. “Permasalahan TKI jauh lebih besar dari kredit,” Fatwa “Tapi hal itu juga lumayan, daripada tidak membuat program apa pun,” ujarnya.

Sebenarnya, menurut AM Fatwa, permasalahan TKI akan lebih cepat terselesaikan jika dilakukan dengan diplomasi tingkat tinggi. “Permasalahan TKI kita di Saudi yang disiksa dan sebagian harus berteduh di bawah kolong jembatan, tidak akan terselesaikan hanya dengan kunjungan menteri,” ujarnya seraya mencontohkan bagaimana mantan presiden Filipina, Gloria Macapagal Arroyo menyelesaikan permasalahan pekerjanya langsung. “Dulu Presiden Abdurrahman Wahid sudah melakukan hal ini. Sayang tidak ditindaklanjuti,” Fatwa menambahkan.

Fatwa bersama empat anggota DPD lainnya melakukan kunjungan ke Malaysia untuk mendapatkan masukan tentang Otorita Jasa Keuangan dan desentralisasi fiskal. Dalam kunjungan sehari ini, para anggota DPD mengadakan dialog dengan penasihat ekonomi pemerintah Malaysia, Lau Bau Tin dan dosen pascasarjana fakultas ekonomi University Islam Antarabangsa (UIA) Akhyar Adnan.

My comment :
Apa yang dikatakan AM Fatwa adalah sebuah kebenaran yang sangat benderang. Namun mohon dicatat, Republik ini dijalankan dalam kesamaran nan remang-remang. Birokrat dan politikus tak satupun suka dengan hal yang terang benderang dan sarat akan kebenaran.
Maka apatisme saya yang telah mengkristal akan berakhir pada kesimpulan, A.M Fatwa yang "Fatwa"nya mulia ini, tidak akan pernah menjadi sebuah kenyataan selama birokrasi kita dipenuhi setan dan pemimpin-pemimpin kita adalah iblis jahanam

Kemanakah harga diri sebuah bangsa?

Presiden Geram Mengetahui Nasib Sumiati

Selasa, 16 November 2010 14:56 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono geram mengetahui kasus penyiksaan yang menimpa Sumiati binti Salan Mustafa, tenaga kerja asal Dompu, Nusa Tenggara Barat, di Arab Saudi.

"Saya ingin ada tim ke Arab Saudi untuk memastikan yang Sumiati mendapatkan mendapatkan perawatan dan pengobatan yang terbaik," kata Presiden dalam rapat kabinet terbatas di Jakarta, siang tadi.

Menurut Presiden, hukum harus ditegakkan. "Saya sudah instruksikan kepada Menteri Luar Negeri untuk menangani masalah ini dengan sangat serius," tegas Presiden.

Nasib Sumiati memang tragis. Alih-alih menangguk banyak riyal, perempuan ini justru disiksa habis-habisan oleh majikannya, Khaled.

Bukan sekali dua kali Sumiati dihajar. Apalagi setelah mengetahui Sumiati tak bisa berbahasa Arab maupun Inggris. Terakhir, bibir perempuan yang bekerja di keluarga Khaled sejak 23 Juli 2010, itu digunting sang majikan.

Sumiati kini dirawat intensif di Rumah Sakit Raja Fahd, Arab Saudi. Menurut Anies Hidayah dari LSM Migran Care, perlakuan yang menimpa Sumiati termasuk pelanggaran hak asasi manusia.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar berjanji memanggil PJTKI yang memberangkatkan Sumiati. Dia juga akan menuntut Khaled bertanggung jawab atas kasus ini.(ICH)

My comment :

Saya mengklasifikasikan kasus ini dalam kasus pelecehan harga diri bangsa kita. Kasus semacam ini memang bukanlah yang pertama, puluhan bahkan ratusan kasus serupa telah banyak terjadi di berbagai belahan dunia menyangkut kasus pelecehan negara lain terhadap warga negara indonesia.

Malaysia adalah salah satu contoh negara yang sering berlaku arogan di perbatasan, Saudi Arabia telah tertulis oleh zaman sebagai negara yang seringkali melakukakan tindak kekerasan terhadap TKI disana. Menyusul kemudian adalah Australia yang sering bersinggungan dengan masalah perbatasan laut. Belum lagi ditambah kasus penjarahan hasil laut kita oleh kapal2 berbendera bangsa lain. Semestinya hanya Tuhan yang tahu seberapa sering bangsa ini dianiaya.

Tidak bisa tidak, kasus ini seharusnya ditangani langsung oleh presiden sebagai penyeru utama dan penjaga harga diri bangsa di mata dunia.

Sayangnya presiden yang kita miliki saat ini adalah SBY yang tak paham betul betapa kasus semacam ini telah melukai sebagian besar warga Indonesia. Kenapa ia masih harus melimpahkan kasus ini kepada menteri luar negeri?

Oh Tuhan!! prosedural memang penting. Tapi ini sungguh keterlaluan, SBY seperti hanya berbasa-basi dan manis di bibir. Demi Tuhan, saya merindukan seorang pemimpin yang menyeru dengan lantang kepada dunia betapa harga diri bangsa ini tidak bisa diinjak-injak begitu saja.

SBY sebagai kapasitasnya sebagai presiden sudah sewajarnya bertemu langsung dengan Raja Saudi Arabia secara lantang dan jantan. Agaknya hal sedserhana semacam itu pun tak mampu ia lakukan karena kecilnya nyali yang dia miliki.

Krakatau Steel dipersembahkan untuk investor Asing

RENCANA Krakatau Steel untuk melepas saham di lantai bursa menuai kritikan keras di masyarakat. Penetapan harga saham yang dinilai terlalu rendah memunculkan anggapan bahwa aset negara dijual murah.

Pelepasan saham pabrik baja milik negara itu tidak akan memancing kontroversi apabila sejak awal dijelaskan secara terbuka. Rakyat sebagai pemegang saham utama badan usaha milik negara seharusnya diberikan penjelasan yang seterang-terangnya tentang alasan kita melepas saham Krakatau Steel di lantai bursa.

Kita tahu bahwa Krakatau Steel merupakan salah satu industri strategis. Pabrik baja merupakan pilar dari bagi sebuah negara untuk bisa membangun industri. Untuk itulah semua negara lalu membangun industri baja agar kebutuhan baja bagi industri mereka bisa tercukupi.

Krakatau Steel kita tahu membutuhkan dana untuk memperbesar industri baja mereka. Apalagi Krakatau Steel juga berencana untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan baja terbesar kedua di dunia asal Korea Selatan, Pohang Steel Company (Posco) untuk membangun pabrik baja yang baru.

Oleh karena strategisnya industri baja ini, seharusnya pemerintah mencari cara untuk bisa mendanai pengembangan Krakatau Steel. Kita tidak perlu takut menanamkan modal di industri ini, apabila kita mampu menyinkronkan industri baja ini dengan industri hilir di bawahnya.

Sayangnya kita tidak pernah bersungguh-sungguh untuk membangun industri baja. Kita tidak pernah mengaitkannya dengan industri hilir yang ingin kita kembangkan. Tidak usah heran apabila Krakatau Steel akhirnya harus mencari dana sendiri untuk pengembangan usahanya.

Sebagai sebuah perusahaan, maka pilihan yang dimiliki Krakatau Steel adalah mencari dana di pasar. Salah satu pilihan yang diambil Krakatau Steel adalah melepas saham ke publik (go public). Itulah yang kini sedang dipersiapkan oleh manajemen Krakatau Steel.

Persoalan muncul ketika rencana pelepasan saham dinilai tidak transparan. Penetapan harga saham perdana Krakatau Steel sebesar Rp850 per lembar saham dinilai terlalu murah. Dengan pelepasan saham secara terbuka di pasar, niscaya saham Krakatau Steel akan banyak dibeli investor asing karena harganya yang dinilai sangat menguntungkan untuk memperoleh capital gain.

Semua persoalan ini tidak akan muncul apabila penjelasannya dilakukan dengan lebih baik. Pemerintah seharusnya tampil untuk menjelaskan apa yang sebenarnya hendak dilakukan dengan Krakatau Steel? Mengapa pilihannya adalah dengan melepas saham? Apakah penetapan harga Rp850 sudah merupakan penetapan yang bisa dipertanggungjawabkan?

Kalau pemerintah yakin dengan apa yang hendak dilakukan, seharusnya pemerintah tidak usah takut untuk menghadapi pertanyaan masyarakat. Sekarang masyarakat hanya ingin mendapat penegasan bahwa pelepasan saham Krakatau Steel sepenuhnya untuk kepentingan nasional, bukan akal-akalan untuk menjual aset negara bagi keuntungan segelintir orang saja.

Sudah terlalu sering negara ini dirugikan oleh penjualan aset negara yang tidak transparan. Akhirnya, aset itu hanya menjadi kesempatan bagi pihak asing untuk mengambil keuntungan, seperti yang terjadi dalam kasus penjualan saham Indosat.

Kalau pemerintah prorakyat, seharusnya saham itu ditawarkan terlebih dahulu secara terbatas kepada warga Indonesia. Kalau pilihannya adalah melepas saham ke masyarakat, biarkanlah masyarakat Indonesia yang pertama-tama menikmati capital gain-nya. Jangan sejak awal justru investor asing yang menikmati keuntungan dengan membeli sahamnya aset negara.

Sekali lagi Krakatau Steel merupakan industri yang sangat strategis. Kita bukan hanya telah memiliki sejarah panjang dengan industri baja ini, tetapi kita memiliki bahan baku yang memadai untuk bisa menjadikan Krakatau Steel sebagai pilar bagi pembangunan industri kita.

Mengapa kita katakan demikian? Karena, industri baja kita sebenarnya dibangun hampir bersamaan dengan industri baja Korea, Posco. Kalau Posco kini bisa menjadi industri baja terbesar kedua di dunia, itu hanya karena kemauan dan kemampuan dari manajemen mereka untuk meraih kemajuan. Posco berani untuk mencari bahan baku di seluruh dunia dan mereka tidak takut untuk berkembang karena produk mereka pertama-tama pasti diserap oleh industri dalam negeri Korea sendiri.

Kita seharusnya bisa lebih besar dari Posco, karena kita memiliki bahan baku baja sendiri. Krakatau Steel memiliki keuntungan komparatif dibandingkan Posco misalnya. Sayang, Krakatau Steel tidak ditopang oleh industri hilir di dalam negeri, sehingga akibatnya perkembangannya tidak sepesat Posco, bahkan bahan baku baja kita lebih banyak dijual dalam bentuk mentah ke luar negeri.

Kalau sekarang kita ingin membangun industri baja yang lebih maju seharusnya kesempatan itu tetap terbuka. Hanya ada tiga syarat yang harus dipenuhi yakni arah pembangunan dan dukungan yang jelas dari pemerintah, kemampuan manajemen yang lebih andal, dan ketiga dukungan industri dalam negeri untuk mengolah lebih lanjut produk Krakatau Steel untuk menjadi produk jadi.

Besarkan terlebih dahulu Krakatau Steel baru go public. Jangan lepas saham Krakatau Steel ketika ia masih kecil seperti sekarang, karena nilainya pasti terlalu murah. Padahal ini adalah salah satu aset yang strategis dan kesannya menjadi dianggap menjual murah aset negara.

Pemimpin yang Menambah Luka

Irwan Prayitno, Gubernur Sumatera Barat

Editorial Media Indonesia / Sabtu, 6 November 2010 02:32 WIB

PARA pemimpin bangsa ini seperti sudah kehilangan empati. Mereka seolah tak lagi punya nurani.

Bayangkan, ketika rakyat tergeletak tak berdaya tertimpa berbagai bencana, banyak pemimpin negeri ini justru bepergian ke luar negeri.

Kita saksikan sejumlah anggota DPR studi banding ke luar negeri. Lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali berangkat menghadiri pertemuan puncak ASEAN di Vietnam, setelah hanya menyempatkan diri kembali ke Tanah Air menengok korban bencana Mentawai.

Yang paling mutakhir adalah keberangkatan Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno ke Jerman ketika tanggap darurat bencana gempa dan tsunami Mentawai masih berlangsung.

Irwan beralasan kunjungannya sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelum gempa dan tsunami menerpa Mentawai. Irwan seperti pura-pura tidak tahu bahwa Mentawai termasuk Sumatra Barat.

Pertanyaannya, tak bisakah Irwan mengurungkan rencananya demi rakyat Mentawai? Lalu, di manakah sensitivitas seorang gubernur pada penderitaan rakyatnya? Padahal, Irwan pernah menjadi wakil rakyat di DPR dari Partai Keadilan Sejahtera, kedudukan yang mestinya membuatnya tahu benar arti penderitaan rakyat.

Irwan harus belajar kepada Presiden Barack Obama yang pada Juni 2010 membatalkan kunjungannya ke sejumlah negara, termasuk Indonesia, demi menyelesaikan bencana lingkungan di Pantai Louisiana akibat tumpahan minyak di Teluk Meksiko.

Irwan juga berargumentasi dirinya sudah menyerahkan penanganan bencana kepada Wakil Gubernur Muslim Kasim. Kita kembali bertanya, mengapa tidak dibalik saja, wakil gubernur yang berangkat ke Jerman, sedangkan Irwan tetap berada di tengah-tengah rakyat, memimpin penanggulangan bencana Mentawai? Bukankah pemimpin semestinya senantiasa hadir di tengah-tengah rakyat, apalagi ketika rakyat tengah berduka?

Irwan harus belajar dari Presiden Cile Sebastian Pinera yang memimpin langsung penyelamatan para penambang yang tertimpa bencana, terperangkap di lokasi penambangan. Pinera berada di tengah proses penyelamatan para penambang sejak awal hingga selesai.

Irwan memang sempat tiga hari berada di lokasi bencana. Akan tetapi, itu tidak cukup. Sebab, tanggap darurat bencana Mentawai masih berlangsung dan rakyatnya masih berkabung.

Kepergian Irwan ke Jerman di tengah tanggap darurat yang sedang berjalan jelas menunjukkan bahwa Pak Gubernur hanya separuh hati menangani bencana Mentawai.

Kepergian Irwan juga menyisakan kontroversi. Kontroversi itu adalah apakah keberangkatannya ke Jerman sudah seizin Presiden atau tanpa izin?

Soal izin Presiden sesungguhnya hanyalah soal formal, soal prosedural belaka. Duduk persoalan keberangkatan Gubernur Irwan ke luar negeri lebih merupakan persoalan etika, persoalan tanggung jawab moral seorang pemimpin, yang kekuatannya terletak pada hati nurani. Akan tetapi, nurani itulah yang telah hilang.

Gempa dan tsunami melukai fisik warga Mentawai. Kini, kepergian gubernur ke luar negeri melukai hati. Dan, luka hati sulit dibalut, sulit diobati.

My comment: Irwan Prayitno beralasan kepergiannya ke Jerman karena tidak ingin menyia-nyiakan potensi investasi jerman di sumatera barat. Alasan yang masuk akal bagi orang yang hilang akal. Pemimpin adalah orang yang berada di sisi rakyatnya saat mereka menderita, titik dan tidak pakai koma. Omong kosong mensejahterahkan Sumbar di masa datang bila Gubernur tidak dapat menenangkan warganya di masa sekarang. So, saya menganggap keputusan irwan untuk tetap nekat kunjungan ke Jerman adalah sebuah keputusan yang sangat salah, Very big mistake Irwan!! Apapun alasan di harus tetap konsentrasi kasus Mentawai. Saya rasa Jerman bisa mengerti penundaan keberangkatan, mereka juga punya hati meski mereka pernah di bawah rezim Hitler. Sekali lagi hal ini membuat saya kehilangan simpati pada PKS, partai yang pernah saya taruh hati di dalamnya karena berisi (yang saya pikir) orang-orang bersih. Sekarang PKS tidak berbeda dengan partai-partai busuk lainnya yang sudah ada, telikung sana sini, jilat sana sini, semua demi kepentingan pelanggengan kekuasaaan. Based on islamic value?,oh.............bullshit!!! Inget Misbachun dengan kasus century? ini saya ingatkan sekali lagi betapa kader PKS telah luntur ideologinya :

Misbachun

PKS Belum Akan Gusur Misbakhun dari DPR Indra Subagja - detikNews

Jakarta - Status tersangka telah ditetapkan Polri pada Misbakhun terkait L/C fiktif Century. Namun demikian, PKS masih akan tetap mempertahankan Misbakhun dari DPR. PKS menunggu hingga ada kekuatan hukum tetap. "Sebelum ada kekuatan hukum tetap, Misbakhun tetap sebagai anggota Fraksi PKS. Cuma kami meminta dia agar cooling down agar semuanya berjalan kondusif," terang anggota FPKS Nasir Djamil saat dihubungi detikcom, Minggu (11/4/2010). PKS juga akan menyiapkan pendamping berupa tim hukum untuk melakukan pembelaan kepada Misbakhun. "PKS akan selalu memantau perkembangan hukum Misbakhun," tambah Nasir. Dia juga mengimbau agar pihak kepolisian dalam penetapan status tersangka itu, jangan dibalut dengan kepentingan politik. "Sebab ini akan membahayakan institusi penegak hukum sepertu polisi. Pemeriksaannya juga harus seizin presiden. Kami akan selalu menghormati keputusan hukum terhadap Misbakhun selama hal itu bukan bagian dari konspirasi untuk membungkam para inisiator hak angket century," tutupnya. (ndr/Rez) Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Indonesia bukan budak Amerika

Istana Presiden Bersolek Sambut Obama

Metropolitan / Senin, 8 November 2010 15:42 WIB

Metrotvnews,com, Jakarta: Istana Kepresidenan di Jakarta bersolek menyambut kedatangan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama. Ornamen merah putih menghiasi Istana Merdeka dan Istana Negara.

Pengelola taman membalut tiang-tiang lampu dengan kain merah, Senin (8/11). Mereka juga sibuk menata taman. Rumput-rumput dirapikan dan pelepah pohon yang tak lagi hijau dipotong.

Sejumlah lampu sorot dipasang di depan Istana Negara. Dua mobil satelit terparkir di halaman istana. Beberapa foto dipasang di komplek Taman Monumen Nasional (Monas). Namun, foto yang dipasang itu belum jelas. Pasalnya, jadwal kedatangan Presiden Obama bersamaan dengan Presiden Austria Heinz Fischer.(MI/***)

My comment :

Hal semacam inilah yang membuat Indonesia kian terpuruk; melakukan sesuatu yang nggak penting dan nggak perlu. Kedatangan seorang kepala negara memang patut dihargai, bagaimanapun juga islam mengajarkan pemuliaan tamu. Namun, harusnya semua itu dilakukan tidak secara berlebihan. Penyambutan yang berlebihan hanya mengesankan secara jelas (walaupun memang sudah jelas) bahwa Indonesia tidak lebih dari negara budak Amerika.

Freeport di Kuala kencana papua dan Exxon mobile di Blok cepu adalah salah satu dari sekian banyak kenyataan bahwa secara moral maupun geografi, kita sedang dijajah.

Pertanyaan selanjutnya, apakah gedung putih di sana akan bersolek jika presiden kita berkunjung? Common....don't be naif!! hal seperti itu tak akan pernah terjadi. Secara pribadi saya tidak membenci Obama, dia presiden yang lebih baik dari du pendahulunya. Namun saya sungguh tidak suka dengan cara bangsa ini memberikan keistimewaan berlebihan saat presiden Amerika datang ke sini. Saya masih teringat dengan jelas, bahwa untuk mendaratkan helikopter kita harus membuat helipad baru untuk George W Bush Jr (yang bahkan tidak jadi dipakai) beberapa tahun yang lalu.

Terlebih mengingat kita sedang dilanda bencana Wasior, Mentawai, dan Merapi. Hal yang sangat mengganggu pikiran saya adalah mengapa SBY tidak menunda kedatangan Obama saat seperti sekarang ini. Bukankah kedatangannya hanya akan memecah konsentrasi pemerintah? dan saya rasa penolakan kedatangan untuk saat sekarang ini bukanlah bentuk kurangnya penghargaan. Bukankah Obama pernah menunda kedatangannya berulangkali ke negara ini?