DIRI KITA DALAM SETYA

Kasus ini menjadi makin rumit. Setya menyerang balik Sudirman Said dengan tuduhan pencemaran nama baik melalui polisi. MKD makin sulit dibaca arahnya. Keberpihakannya pada kebenaran dan amanah kehormatan dewan semakin dipertanyakan. Bau busuk ini sejatinya mulai menguar saat Sudirman Said sebagai pelapor justru dicecar dan didudukkan layaknya tersangka. Dipertanyakan motivasinya, keaslihan rekamannya, legal standing posisinya. Berputar-putar dan terus berkutat pada hal yg sama. Justru meminta Sudirman minta maaf pada Setya karena melaporkannya. Maroef Sjamsuddin bernasib sama. MKD mencecarnya, menanyakan motivasi presdir Freeport itu merekam dan membocorkannya ke media. Ada kongsi besar apa antara Maroef dan Sudirman menghajar Setya dan hendak menghancurkan karirnya?

MKD pura-pura bertanya. Publik makin dibuta-butakan, digiring-giring opininya,dibuat semakin kabur akar masalahnya. Dijauh-jauhkan dari kebenaran. Dibuat percaya sistem hukum sedang bekerja untuk membongkar ini semua. Padahal tak lebih dari sandiwara saling lirik mata. Menutupi grand design busuk jalinan rumit manusia-manusia yg saling tikam untuk berebut jatah haram atas nama negara.

Kasus ini menjadi makin rumit. Tak jelas lagi siapa kiranya bajingan siapa pahlawan. Masing-masing saling serang. Masing-masing merasa pihaknya yg benar. Kita yg duduk di depan televisi dibuat takjub bagaimana bualan-bualan dipoles menjadi kebenaran.

Berpikir kasus ini, berpikirlah yg rumit, berpikirlah sistemik. Berpikirlah siapa di balik siapa, mengapa dibalik apa. Berpikirlah luas atas segala kemungkinan. Di negara di mana hukum jadi permainan, setiap orang layak dicurigai bajingan.

Mengapa Sudirman melaporkan Setya? Ada angin apa ia mendadak tampil pahlawan? Siapa penyokong Sudirman? Ada dendam apa dia pada Setya dan kongsinya?
Apa motivasi Maroef membeberkan ini semua? Kenapa dia tak memilih diam dan main bawah dgn salah satu pihak? Bukankah ini membuat publik makin tahu Freeport seperti apa?
Atas dasar apa berani-beraninya Setya memakai nama Jokowi,Kalla, dan Luhut untuk bernegosiasi memakan divestasi saham Freeport?Adakah dia cuma sekedar bernyali tinggi untuk membual? Ataukah dia mendapat dorongan dari Ical dan Prabowo agar kue dimakan bersama? Ataukah dia benar lari diam2 dari KMP dan buat kongsi dgn Jokowi-Kalla-Luhut?
Apa Kalla tak terlibat? Benarkah dugaan Kalla membawahi Sudirman dan Maroef untuk melancarkan jalan memakan saham Freeport untuk perusahaannya? Dimana posisi Luhut? Apakah bisnisnya tak ikut terlibat?
Benarkah Jokowi bersih betul dari urusan ini? Apa benar dia sekedar incaran pihak Kalla dan KMP untuk mendapatkan tanda persetujuan bagi2 divestasi saham? Apakah Jokowi murni hatinya untuk tak mendapat apa2 dari pesta besar uang dolar ini?
Bagaimana dgn Mega dan bantengnya?
Ada apa gerangan Riza Chalid disana? Ia konon adalah cukong Prabowo dan KMPnya? Jangan2 Riza adalah mata rantai dari keterlibatan grup bisnis Ical, Prabowo, dan antek-anteknya.

Semua ini menjadi tanya. Dan setiap kemungkinan jawaban akan melahirkan anak2 pertanyaan lainnya. Tak pernah berhenti. Selalu ada sisi tersembunyi.

Sesungguhnya kasus Satya adalah wajah kita. Watak bangsa yang sulit untuk bicara gamblang. Menyatakan lantang yang benar adalah benar dan salah adalah salah adanya. Watak bangsa yg gemar mengkabur-kabur, membelok-belokkan kenyataan. Memplintir yg sebenarnya sudah jelas. Bersembunyi dalam kata-kata yg dipercantik. Tampak gagah di depan padahal pengecutnya bukan kepalang. Saling tuding dan suka menikam dari belakang. Satya adalah kita. Ia tak lebih dari perwakilan watak bobrok bangsa ini.

Sesungguhnya kasus Satya tak serumit ini bila tak di Indonesia. Di China, org semacam Satya akan dgn cepat dinyatakan bersalah, mencatut lembaga kepresidenan dan mempermalukan negara. Ia akan berdiri di depan regu tembak tanpa penutup mata. Peluru akan menyasar kepalanya, bukan jantungnya. Sebab jantungnya, begitu pula liver dan ginjal, akan dipanen setelah rebah tubuhnya. Dimasukkan dalam bank donor dan diberikan pada yg membutuhkannya. Setidaknya ia mati menanam pahala. Di Jepang nasib org semacam Setya tak jauh berbeda. Tekanan masyarakat di sana bahkan jauh lebih besar. Negara tak perlu repot-repot agendakan hukuman. Ia akan dgn sadar membuat upacara bunuh dirinya sendiri. Berpakaian kimono putih,menusukkan katana merobek perut sisi kirinya. Tumbang dan bersimbah darah dalam kematian yg diyakini terhormat.

Itu disana. Di sini kasus ini hanya kegaduhan di awal. Ribut-ribut, gonjang-ganjing, berlarut-larut, dibiarkan mengambang lama tanpa putusan. Lalu boom! ada rekayasa kasus lain pengalih perhatian dan mendadak publik amnesia pada yg sudah-sudah. Persis ereksi gagal orgasme dan ejakulasi!

BPJS, Dilema Sebuah Mimpi Bangsa.

Kesehatan dan pendidikan!! Bagi saya itu adalah dua tugas pokok tugas negara untuk memenuhinya. Tak peduli seberapa miskin suatu negara, ia harus berupaya memenuhi sesuai kemampuannya. Tak peduli seberapa liberal suatu negara, urusan pendidikan dan kesehatan negara tak boleh mencuci tangan dan menyerahkannya pada sistem pasar liberal. Yang punya uang memiliki akses ke pendidikan tinggi dan pelayanan kesehatan yang super, sedang yang miskin tak mampu menyentuh akses pendidikan dan harus menerima kenyataan bahwa pelayanan kesehatan adalah di luar jangkauan financial mereka.

Anda lalu bertanya mengapa negara harus terbebani dengan dua hal itu? Jelas, jawabannya adalah karena itulah alasan kita bernegara. Untuk apa kita berhimpun, menyatukan hati, merasa sebagai satu tanah air, dan mendeklarasikan diri sebagai satu bangsa? Untuk apa kata merdeka kita tebus dengan tumpahan darah dan banyak airmata pendahulu kita? Sebab kita inginkan negara merdeka yang melindungi hak kesehatan dan pendidikan warganya. Negara yang tak menanggung domain kesehatan dan pendidikan warganya adalah negara sampah. 

"Oh Bung, Anda jangan menanyakan apa yang bisa negara berikan pada kita, tapi tanyakan apa yang bisa Bung bisa berikan pada negara?"

Sangat patriotik! tapi patetik. Ya, Anda harus berguna bagi negara, tapi negara juga harus berguna bagi Anda. Negara yang tak memberikan manfaat bagi warganya, percuma didirikan.

Saya tak pandai berbicara masalah pendidikan, itu jelas bukan domain saya. Sebagai awam saya hanya mengukur dari indikator, bahwa selama pendidikan dasar 9 tahun hanya masih menjadi bualan lama dan masih banyak anak-anak di pelosok yang tak kenal sekolah, masih banyak yang menjadi buruh, bahwa selama tembok perguruan tinggi (bahkan yang PTN) sekalipun semakin beraroma komersil dan hampir mustahil disentuh golongan miskin, selama itulah persepsi saya tidak berubah bahwa negara tidak menyediakan mekanisme "pendidilkan untuk semua."

Kembali ke urusan kesehatan, yang sedikit banyak saya tahu kenyataannya. Sebelumnya patut diketahui tahun ini, sejak Januari 2014 garis batas sistem kesehatan kita telah berevolusi. Pemerintah dengan berbusa-busa menetapkan tahun ini sebagai awal aplikasi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), BPJS kesehatan. Sistem baru yang mengakhiri sistem lama Jamkesmas-ASKES. Suatu sistem baru yang diimpikan para perumus perundangan menjadi mimpi besar bangsa kita, bahwa setiap warga negara akan tercakup dalam suatu sistem kesehatan yang melindungi hak akses kesehatan warganya. Semuanya!! tak peduli miskin kaya, tua muda, alim ulama atau begundal, semua dilindungi hak kesehatannya melalui sistem asuransi kesehatan nasional bernama JKN.

Whoa....whoa....whoa......, hebat nian mimpinya, indah sekali idealismenya, dan gagah sekali republik ini berperan mengurusi warga negaranya yang sakit. Wait a second....!! di negara yang penuh tipu muslihat dan tipu-tipu ini adalah haram untuk percaya begitu saja atas mimpi indah yang menjadi nyata.

Ilustrasi mimpi besar itu adalah semacam ini. Esok saat 2018, hampir semua warga negara akan masuk sebagai peserta BPJS kesehatan. Mereka konon akan mendapatkan pelayanan standar  yang sangat memuaskan. Di tingkat primer, masyarakat akan dilayani oleh dokter BPJS tingkat primer dengan sistem kapitasi. Semacam dokter keluarga, dengan rasio 1 dokter akan melayani 3000-4000 pasien. Bila pasien sakitnya membutuhkan pelayanan kesehatan lebih, mereka akan dirujuk ke tingkat sekunder setingkat kabupaten atau tersier di tingkat provinsi. Pokoknya pasien tahu beres deh, seberat apapun penyakitnya terdapat sistem yang akan siap melayaninya. Wuih.....keyen....! katanya. Di pihak dokter tak kalah memukau. Dokter yang menangani kapitasi di tingkat primer konon akan dibayar 6000-10.000/kepala/ bulan. Coba kita sedikit hitung-hitungan. Katakanlah dokter melayani 3000 kepala dengan insentif paling kecil 6000, maka tiap bulan ia mendapatkan = 3.000x6.000=18 juta. Whoa!! bagi dokter puskesmas yang setiap bulan mendapat gaji 3 juta dan praktik pribadi yang tak begitu ramai, itu jelas uang besar. Bagaimana dengan dokter di tingkat rujukan? logikanya bila di primer saja dapat segitu, lebih-lebih di tingkat rujukan. Well....itu kan katanya, itu kan rekaannya.

Sedikt review ke belakang, terutama bagi teman-teman di luar kesehatan yang masih bertanya-tanya, apa sih bedanya dulu dan sistem sekarang. Dulu pelayanan kesehatan di instansi pemerintah membagi golongan pasien menjadi 4 besar; ASKES klo situ PNS, UMUM klo kamu bayar pakai kantongmu sendiri, JAMSOSTEK bagi pegawai non PNS, dan JAMKESMAS bagi orang yang oleh negara distempel sebagai "orang miskin". Kita kesampingkan dulu TNI POLRI, mereka punya mekanisme tersendiri melayani anggotanya.  ASKES berjalan melalui potongan gaji PNS, JAMSOSTEK kurang lebih sama, sedangkan JAMKESMAS tak sepeserpun keluar uang, negara memikul biaya sakit mereka melalui APBN.

Penggolongan ini jalas berimplikasi terhadap layanan, termasuk kelas perawatan, dokter, dan jenis obat yang bisa diakses pasien. Kita mulai dari pasien JAMKESMAS, mereka mendapatkan pelayanan kelas 3, obat-obat dalam formularium JAMKESMAS, dan tak bisa pilih dokter. Bagi pasien ASKES mereka berhak mendapatkan kamar perawatan sesuai golongan pangkatnya, minimal kelas II, obat dari formularium ASKES (yang tentu saja lebih baik dari formularium Jamkesmas) dan berhak memilih dokter. JAMSOSTEK obatnya bebas, asal perusahaannya membayar klaimnya. Pasien UMUM terserah semampu mereka, toh pakai uang mereka sendiri.

Lah, pembagian jenis pasien inilah mungkin yang mendorong pengambil kebijakan menciptakan JKN, mereka bermimpi semua orang lebur dalam satu wadah asuransi. Semudah itukah? apa cacatnya? Check this out...

Cobalah kita pikir logika saja, jika semua golongan itu dileburkan, dengan cara pembiayaan yang berbeda-beda mungkinkah mereka ini mendapatkan standar pelayanan yang sama? Maksud saya, sama baiknya, bukan sama buruknya. Pasti satu golongan akan dirugikan oleh golongan yang lain. Tak bisa dihindarkan.

Masalah pertama adalah pembiayaan. Apakah semua pembiayaan itu akan dibebankan pada negara dan negara secara perkasa memikul semuanya? Jangan mimpi di siang bolong, negara kita tak sekaya yang kau kira (atau mungkin lebih tepatnya tak sebaik yang kau kira). Bisa bangkrut negara mengurusi masalah kesehatan seluruh warga negaranya. Maka JKN lagi-lagi membagi sistem pembiayaannya menjadi 2, BPJS iur dan BPJS non iur.

Peserta yang dulu masuk JAMKESMAS kini jadi anggota BPJS non iur. ASKES, JAMSOSTEK, TNI POLRI menjadi anggota BPJS iur dengan potongan pad gaji mereka. Bagaimana dengan pasien di luar itu/ umum? mereka bisa menjadi anggota BPJS iur dengan menyetorkan premi sesuai dengan kelas pelayanan yang ingin didapatkan.

Dari sini saja sudah terlihat cacatnya sistem ini. tampak jelas sistem peleburan ini hanya bajunya yang ganti, diskriminasi sosial di dalamnya sama persislah dengan sistem sebelumnya, tak ada beda. Bagi masyarakat yang dulunya dengan pembiayaan UMUM tidak dikover pemerintah kecuali jika mereka membayar premi. Ini apa bedanya dengan asuransi swasta? menyoal kualitas pelayanan yang didapatkan bagaimana? Wah bisa semalamam kita membahasnya, kawan. Kedua, pemerintah setengah memaksa warganya untuk ikut BPJS ini, tahun 2018 mereka mentarget semuanya ikut. Ini juga aneh, pertanyaan dasarnya kembali saya ulang "Kesehatan itu hak atau kewajiban warga?". Jika itu hak, maka adalah tugas negara untuk memikul biaya seluruh pelayanan warganya, tak peduli miskin atau kaya, dari kantong kas negara dengan standar pelayanan yang negara bisa mampu membiayainya. Lain hal bila ingin mendapatkan pelayanan lebih, dipersilahkan menambah biaya. Ini Indonesia malah menjadikan kesehatan sebagai kewajiban negara, warga negara dipaksa ikut BPJS kesehatan dari kantong sendiri membayar premi. Logikanya ini gimana? Saya pikir bolak-balik kok saya tidak menemukan logikanya. Intinya saya katakan, seakan negara coba tampil berwajah penyelamat warga dengan asuransi nasional ini, tapi nyatanya pembiayaannya lagi-lagi dari kantong warganya. Ini tipu-tipu jika Anda menyadarinya.

Selanjutnya, bagaimana kualitas obat yang didapatkan BPJS? Saya ilustrasikan saja biar Anda sendiri ambil kesimpulannya. Dulu pasien Jamkesmas mendapatkan obat sesuai dengan onbat yang tertera dalam formularium Jamkesmas, pasien Askes mendapatkan obat sesuai dengan obat yang tertera dalam formularium Askes. Mana yang lebih bagus obatnya? yang bayar tentu mendapatkan yang lebih bagus dari yang gratisan bukan. Kemudian sekarang kedua kelas ini mendapatkan obat yang sama, yang berada dalam formularium obat BPJS. Bila dua kelas digabungkan menjadi satu, maka kemungkinannya adalah apakah kualitas obatnya sama rendahnya atau sama tingginya? Apakah pasien yang dahulunya Jamkesmas akan mendapatkan obat yang dulu sama kualitasnya dalam formularium Askes? ataukah pasien Askes yang turun derajat kualitas obatnya mengikuti pasien Jamkesmas? 

Di negara seperti ini, terlalu riskan jika Anda mempercayai kemungkinan pertama yang terjadi.

Lalu apalagi? 

Bila di tingkat primer sistem pengobatannya adalah kapitasi, maka berbeda dengan di pelayanan rujukan yang menganut sistem pembiayaan PAKET penyakit sesuai INA CBG'S. Hewan apa itu INA CBG'S? Cari sendirilah di google, biar kita sama-sama pintar bareng.

Kata pentingnya adalah PAKET. Itu artinya, klo lo Stroke, paket pengobatan loh sekian rupiah. Klo loh sakit thipus, oleh negara lo akan dibiayai sekian, soal mencret loh mendapat sekian, loh meler ingusan....dilap sendiri aja, jangan bebani negara :)

Masuk akalkah sistem paket semacam ini? Hell NO!! 

Tolong pikir ya pakai otak yang bener, semisal ada orang stroke penyubatan nih misalnya, nggak bisa dong disamaratakan kebutuhan obatnya dan lama perawatannya. Banyak faktor yang membedakan tiap-tiap individu penyakit SNH (stroke non hemorhagik/ stroke penyumbatan) seperti : seberapa luas sumbatannya, usianya (beda dong tingkat kesembuhan pada pasien tua ma yang muda), apakah disertai diabetes, hipertensi, hiperkolesterol...kan beda, atau ada ulcus decubitusnya, kan beda....atau yang satu dengan disfagia (gangguan menelan) yang satu nggak, kan ya beda.....semua dokter tahulah, mustahal menyamaratakan pasien dalam sitem paket semacam itu.

Bagi Rumah sakit, bila billing pasien di bawah jumlah Paket yang dibayar pemerintah maka RS untung. Lalu bagaimana jika billing pasien melebihi PAKET yang dibayar pemerintah, RS merugi. Darimana RS menutupi kerugiannya itu, konon dari Jasa medis dokter dan perawatnya. Implikasinya...?

Maka tak heran, bila dokter era BPJS ini seakan buru-buru memulangkan pasien karena takut billing membludak, pasien ICU buru-buru dikembalikan ke bangsal karena takut billingnya mencaplok Rumah Sakit. 

Ironis???

Ya begitu gambaran awal BPJS yang dibangga-banggakan era kepemimpinan SBY. Saat ini saya jauh dari bangga menatap kenyataan ini. Saya jauh dari optimis menatap masa depan BPJS. Di negara dimana optimisme merupakan barang mahal, riskan bagi saya bermimpi indah tentang Jaminan Kesehatan Nasional yang benar-benar menjamin warganya, bukannya Meminta Premi baru Menjamin sesuai bayaran preminya.

Adakah skenario intervensi asing di balik semua ini? Apa maksudnya? 

Semoga Allah melindungi warga negara Indonesia dari kedhaliman pemimpinnya.

Amin,...

God Bless Indonesia

SURAT BERDARAH UNTUK PRESIDEN

Permasalahan ketenagaan kerja indonesia di luar negeri hampir penuh sesak dengan dengung sekitar pelecehan, pemukulan, pemerkosaan, air mata, kesedihan yang tak putus-putus, kepenatan yang tak surut-surut, kebingungan, gaji yang tak kunjung dibayar meski kerja dengan keringat yang kering bercucuran, berpeluh-peluh di bawah mata amarah sang majikan, dan banyak yang telah hancur harga dirinya, baik sebagai pribadi maupun mewakili nusantara raya Indonesia.

Mengharap perlindungan dan pembelaan dari negara? riskan, kawan...sungguh riskan harapan itu. Carut marut yang terjadi di dalam negeri cukuplah untukmu untuk sedikit saja mengerti, pemerintah tak punya waktu untuk mengurus persoalan anak negerinya yang menjadi budak di negeri orang. Budak, kawan...tak lebih, okelah bisa kurang kalau engkau agak memaksa. Maka seperti yang dikatakan Andrea Hirata dalam bukunya, mengharap bahagia datang dari pemerintah, itu riskan kawan....sungguh sangat riskan.
Namun teman-teman kita yang menjadi buruh imigran di Hongkong ternyata memiliki semangat sekuat karang, bagaimana tidak, di tengah tubuh penat mereka yang seharian membanting tulang di negeri Beton mereka masih menyisakan waktu untuk mencurahkan perhatian demi menghasilkan karya yang menggambarkan suara hati mereka. Tuhan paham betul, orang-orang yang kini sedang duduk di sebuah kantor nyaman di gedung-gedung tinggi yang mengaku bekerja untuk negeri padahal hanya mengincar pundi-pundi, bahkan tak ada waktu untuk menulis sebuah karya. Sebagian karena otak mereka memang tidak berisi, sebagian karena ketakutan liar bahwa hanya keburukan,keburukan, dan keburukan ketika mereka mulai menulis.
Inilah sampul buku itu, kuharap aku bisa segera mendapatkannya.

Cute Paper

Making Gundam Unicorn papercraft is quite stressfull. Many detail must be made, it takes many time spent and rise annoying feel. After a long time spend my time in front of table and bright light from my desklamp, i decide to break for a while finishing this Gundam. I make this papercraft not in full concentration without doing anything. I make it depend on my mood. Sometimes i can do that for hours, but sometimes i do nothing for a whole day. Otherwise, i have many patients in ward that need my attention to help them get well from their ill. So, in my effort to pulling back my mood i make a quite simple papertoy that can be finished not more than an hour. I hope when i finish it, i may feel happy and not stuck in my bad feeling. It works!!

These two little cute papercraft rise my mood up in the air.....
Here some pictures of them ; one is a cute puppy (in fact there are 6 puppy pattern), and another is LIKA, a mascot of Paper-replika made by Julius Perdana, the owner of the site and most of papercraft freak call him as Master.

"Unfinished Gundam"

"LIKA in tiger costum and her puppy"

NEGERI PARA BEDEBAH

Puisi Indah karya Adhie Massardi, juru bicara semasa Gus Dur



Ada satu negeri yang dihuni para bedebah

Lautnya pernah dibelah tongkat Musa
Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah
Dari langit burung-burung kondor jatuhkan bebatuan menyala-nyala

Tahukah kamu ciri-ciri negeri para bedebah?
Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah
Tapi rakyatnya makan dari mengais sampah
Atau jadi kuli di negeri orang yang upahnya serapah dan bogem mentah

Di negeri para bedebah
Orang baik dan bersih dianggap salah
Dipenjarakan hanya karena sering ketemu wartawan
Menipu rakyat dengan pemilu menjadi lumrah
Karena hanya penguasa yang boleh marah
Sedang rakyatnya hanya bisa pasrah

Maka bila negerimu dikuasai para bedebah
Jangan tergesa-gesa mengadu kepada Allah
Karena Tuhan tak akan mengubah suatu kaum
Kecuali kaum itu sendiri mengubahnya

Maka bila negerimu dikuasai para bedebah
Usirlah mereka dengan revolusi
Bila tak mampu dengan revolusi,
Dengan demonstrasi
Bila tak mampu dengan demonstrasi, dengan diskusi
Tapi itulah selemah-lemahnya iman perjuangan

Balada Indonesia

Tak ada yang tak aneh di negeri kami.
Tak ada yang tak rusak di negeri kami.
Tak ada yang tak licik di negeri kami.
Tak ada yang tak kotor di negeri kami.

Bahasa kami bukan Indonesia, kami berbahasa kepura-puraan.
Bangsa kami bukan bangsa Indonesia, kami bangsa maling, babu, dan preman.
Penguasa kami maling dan rakyat kami babu di negeri orang atau menodong di pinggiran jalan.
Tumpah darah kami bukan tanah Indonesia, kami rela menumpahkan darah demi uang dan tahta.

Tak ada yang tak aneh di negeri kami.
Tak ada yang tak rusak di negeri kami.
Tak ada yang tak licik di negeri kami.
Tak ada yang tak kotor di negeri kami.

Di negeri kami, maling dilindungi dan dielu-elukan umpama raja.
Di negeri kami, polisi, jaksa, hakim, dewan, menteri, bahkan presiden bisa kami beli.
Di negeri kami, penjara adalah sekedar basa-basi.
Di negeri kami, kebenaran ditutupi dan kedholiman adalah makanan tiap hari.
Di negeri kami, harapan tinggal mimpi sementara kebodohan menidurkan kami.

Kejajar, 7 Januari 2010

Apakah SBY bukan pembohong? Kita lihat 2014..

Heru Lelono: SBY Tak Berencana Capres-kan Ibu Ani

TEMPO Interaktif, Jakarta - Staf Khusus Presiden bidang Informasi Heru Lelono mengatakan, sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal wacana pencalonan Ani Yudhoyono sebagai calon pada pemilihan presiden 2014, sudah cukup jelas. "Pak SBY pernah mengatakan tidak akan mendorong ibu Ani ke arah itu," kata Heru saat dihubungi Tempo, Kamis (6/1/2011).
Menurut Heru, pernyataan SBY itu sebenarnya memberikan sinyal jelas mengenai wacana yang berkembang belakangan ini. "Kata "tidak mendorong", pemahaman saya, adalah "tidak ada pikiran, apalagi rencana" ke arah sana," kata Heru.

Namun Ia menyarankan agar saat ini elite politik fokus bicara kebijakan apa yang terbaik untuk pembangunan kesejahteraan rakyat, menjalankan kebijakan tersebut, dan melakukan refleksi apakah kehidupan politik negara ini sudah berjalan baik. "Terlalu prematur saat ini bicara sosok calon presiden 2014," ujarnya.
Wacana majunya Ani Yudhoyono ini mencuat setelah ada pernyataan dari politisi Demokrat, Ruhut Sitompul, sebelum akhirnya meluas dan mendapat tanggapan dari sejumlah politisi dan pengamat. Heru tak bisa memberikan jawaban apakah pencalonan itu sebagai sikap politik partai atau pribadi Ruhut. "Karena saya bukan anggota Partai Demokrat," kata dia.
Sebagai sahabat partai Demokrat, Heru hanya memberi saran, bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk menampilkan calon. "Karena 2014 masih lama, maka sang calon belum-belum sudah "digebuki" kanan kiri dalam waktu yang lama pula," kata dia. "Kalau punya calon, tidak perlu diumumkan, namun dibina secara intern dengan baik, lalu diangkat ke permukaan pada saat yang tepat."
Saat ditanya apakah Ibu Ani pernah memberi komentar soal wacana pencalonan dirinya sebagai calon presiden, Heru mengatakan, "tidak pernah".