Kemanakah harga diri sebuah bangsa?

Presiden Geram Mengetahui Nasib Sumiati

Selasa, 16 November 2010 14:56 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono geram mengetahui kasus penyiksaan yang menimpa Sumiati binti Salan Mustafa, tenaga kerja asal Dompu, Nusa Tenggara Barat, di Arab Saudi.

"Saya ingin ada tim ke Arab Saudi untuk memastikan yang Sumiati mendapatkan mendapatkan perawatan dan pengobatan yang terbaik," kata Presiden dalam rapat kabinet terbatas di Jakarta, siang tadi.

Menurut Presiden, hukum harus ditegakkan. "Saya sudah instruksikan kepada Menteri Luar Negeri untuk menangani masalah ini dengan sangat serius," tegas Presiden.

Nasib Sumiati memang tragis. Alih-alih menangguk banyak riyal, perempuan ini justru disiksa habis-habisan oleh majikannya, Khaled.

Bukan sekali dua kali Sumiati dihajar. Apalagi setelah mengetahui Sumiati tak bisa berbahasa Arab maupun Inggris. Terakhir, bibir perempuan yang bekerja di keluarga Khaled sejak 23 Juli 2010, itu digunting sang majikan.

Sumiati kini dirawat intensif di Rumah Sakit Raja Fahd, Arab Saudi. Menurut Anies Hidayah dari LSM Migran Care, perlakuan yang menimpa Sumiati termasuk pelanggaran hak asasi manusia.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar berjanji memanggil PJTKI yang memberangkatkan Sumiati. Dia juga akan menuntut Khaled bertanggung jawab atas kasus ini.(ICH)

My comment :

Saya mengklasifikasikan kasus ini dalam kasus pelecehan harga diri bangsa kita. Kasus semacam ini memang bukanlah yang pertama, puluhan bahkan ratusan kasus serupa telah banyak terjadi di berbagai belahan dunia menyangkut kasus pelecehan negara lain terhadap warga negara indonesia.

Malaysia adalah salah satu contoh negara yang sering berlaku arogan di perbatasan, Saudi Arabia telah tertulis oleh zaman sebagai negara yang seringkali melakukakan tindak kekerasan terhadap TKI disana. Menyusul kemudian adalah Australia yang sering bersinggungan dengan masalah perbatasan laut. Belum lagi ditambah kasus penjarahan hasil laut kita oleh kapal2 berbendera bangsa lain. Semestinya hanya Tuhan yang tahu seberapa sering bangsa ini dianiaya.

Tidak bisa tidak, kasus ini seharusnya ditangani langsung oleh presiden sebagai penyeru utama dan penjaga harga diri bangsa di mata dunia.

Sayangnya presiden yang kita miliki saat ini adalah SBY yang tak paham betul betapa kasus semacam ini telah melukai sebagian besar warga Indonesia. Kenapa ia masih harus melimpahkan kasus ini kepada menteri luar negeri?

Oh Tuhan!! prosedural memang penting. Tapi ini sungguh keterlaluan, SBY seperti hanya berbasa-basi dan manis di bibir. Demi Tuhan, saya merindukan seorang pemimpin yang menyeru dengan lantang kepada dunia betapa harga diri bangsa ini tidak bisa diinjak-injak begitu saja.

SBY sebagai kapasitasnya sebagai presiden sudah sewajarnya bertemu langsung dengan Raja Saudi Arabia secara lantang dan jantan. Agaknya hal sedserhana semacam itu pun tak mampu ia lakukan karena kecilnya nyali yang dia miliki.

Q.U.R.B.A.N

Ternyata meskipun hanya korban seekor kambing, diperlukan hati yang besar untuk ikhlas dengan apa yang kita keluarkan. Keikhlasan membutuhkan latihan dan korban di hari Idul Adha adalah latihan terbaik yang bisa dikerjakan.
Hiruk pikuk dunia hanyalah penghias saja, Islam mengajarkan tak semestinya kita berat hati kehilangan apa yang dianugerahkan kita. Sepanjang hidup akan banyak kehilangan yang akan kita lalui. Kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan harta yang sudah payah kita dapati, kehilangan jabatan yang dengan angkuh kita elukan, sampai akhirnya kita kehilangan nyawa untuk bernafas di dunia ini. Maka belajarlah untuk siap dengan kehilangan wahai jiwaku. Karena kehilangan akan menempa kita menjadi pribadi yang lapang dada dengan apapun yang menghadang kita.

Pembohong itu bernama lengkap Polisi Republik Indonesia

Berhentilah Berbohong

Senin, 15 November 2010 19:28 WIB

ANEH melihat cara polisi menangani keluarnya koruptor pajak Gayus Tambunan keluar dari Rumah Tahanan Markas Komando Brigade Mobil bahkan bisa berjalan-jalan hingga beberapa hari ke Bali. Polisi seperti tidak berupaya untuk secara sungguh-sungguh mengungkap kasus yang mencoreng muka institusi Kepolisian itu, malah mencoba menutupi kasus dengan satu kebohongan dengan kebohongan yang lain.

Mengapa kita katakan “menutup-nutupi”? Karena terlihat sekali polisi mencoba mengulur waktu dan tidak mau menyentuh inti persoalan bisa lolosnya Gayus sampai ke Bali. Polisi selalu berdalih bahwa pihaknya belum yakin bahwa orang yang sedang menonton tenis di Hotel Westin itu adalah Gayus. Polisi lebih berupaya untuk memintai keterangan fotografer Kompas, Agus Susanto, yang seharusnya diberikan penghargaan karena membantu polisi untuk mengungkap ketidakberesan di Rutan Mako Brimob.

Ketika semua orang merasa yakin bahwa orang yang sedang menonton tenis di Hotel Westin Bali itu adalah Gayus, barulah polisi mau menerima fakta bahwa ada seorang tahanannya keluar dari Rutan. Namun polisi masih juga berupaya untuk menutup-nutupi aibnya, dengan mengatakan bahwa Gayus hanya meninggalkan Rutan pada hari Jumat dan itu pun hanya ke rumahnya di kawasan Kelapa Gading.

Polisi seperti tertampar dua kali ketika kemudian terungkap fakta baru bahwa Gayus menonton pertandingan tenis itu sejak hari Kamis. Rekaman video wartawan Kompas Multimedia mendapati bahwa Gayus sedang asyik menikmati pertandingan antara petenis Jepang Kimiko Date Krumm melawan petenis Cina, Li Na.

Dengan fakta baru itu, lalu kebohongan apalagi yang akan dilakukan polisi? Sampai kapan polisi akan mengulur waktu dan tidak berupaya untuk menjelaskan duduk perkara dari lepasnya Gayus? Tidakkah lebih baik bagi polisi untuk mempercepat proses penyidikan agar institusi kepolisian tidak menjadi korban dan akhirnya kehilangan kredibilitasnya?

Para pejabat di Kepolisian Republik Indonesia sepantasnya menyadari bahwa langkah yang dilakukannya sekarang ini bisa memurukkan kredibilitas institusi mereka. Orang akan kehilangan kepercayaan kepada polisi apabila mereka tidak sanggup menjelaskan duduk perkara keluarnya Gayus dari Rutan Mako Brimob.

Apalagi kini terungkap fakta bahwa Gayus begitu sering meninggalkan Rutan. Kepala Rutan sendiri sudah mengakui bahwa ia memang memberikan izin keluar kepada Gayus dengan imbalan uang. Bahkan bukan hanya Gayus, dua tahanan lain yakni Susno Duaji dan Williardi Willard juga menikmati kebebasan dengan frekuensi yang tinggi.

Untuk yang terakhir ini, Gayus tidak hanya pergi ada hari Jumat. Ia sudah tidak kembali ke Rutan Mako Brimob sejak hari Rabu setelah mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari Kamis pagi, Gayus terbang ke Denpasar dengan menggunakan pesawat Lion Air dan menginap di Hotel Westin. Di sana ia bukan hanya menginap tetapi juga menyaksikan pertandingan tenis yang kebetulan digelar di hotel tersebut. Gayus bahkan menyaksikan pertandingan dua hari berturut-turut sebelum kembali ke Jakarta pada hari Sabtu.

Pada hari Sabtu malam, Gayus masih sempat pergi untuk menghadiri resepsi perkawinan. Di sanalah ia terlihat Wakil Kepala Kepolisian RI Komjen Jusuf Manggarabani, yang kemudian memerintahkan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri Komjen Ito Sumardi untuk mengecek keberadaan Gayus. Hasil inspeksi mendadak ke Rutan Mako Brimob itulah terungkap Gayus keluar dari tahanan dan Kabareskrim memerintahkan tim Detasemen Khusus 88 untuk mengembalikan Gayus ke Rutan Mako Brimob.

Semua itu terkonfirmasi ketika Gayus mengaku di persidangan hari Senin bahwa ia memang pergi ke Bali. Ia mengaku stres di dalam tahanan dan melihat tahanan lain juga begitu bebas untuk bisa keluar Rutan, sehingga ia mencoba untuk mengikuti jejak tahanan yang lain.

Pengakuan terbaru Gayus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sungguh merupakan tamparan ketiga bagi Polri. Sebelum polisi bisa memastikan bahwa dirinya pergi ke Bali, Gayus lebih dulu mengakuinya. Bahkan yang membuat Polri pantas malu adalah pengakuan bahwa bukan hanya dirinya yang biasa meninggalkan rutan.

Polisi tentunya tidak bisa membiarkan mereka kehilangan kewibawaannya. Polisi harus bertindak cepat untuk mengembalikan nama baik institusi kepolisian. Mengembalikan mereka sebagai institusi yang profesional dan bisa mengungkap berbagai kasus termasuk yang mencoreng muka mereka.

Tantangan yang harus bisa dijawab polisi adalah apa motif kepergian Gayus ke Bali. Apakah kepergian itu murni sekadar ingin menghirup kebebasan dan berlibur? Ataukah kepergian ini memiliki agenda tertentu, yakni bertemu dengan pihak-pihak yang terlibat dalam mafia pajak?

Pertanyaan ini pantas untuk bisa diungkap polisi, karena Gayus sendiri sempat mengaku bahwa dirinya tidak menyukai tenis. Ia lebih suka bermain golf dan sepak bola. Pantaslah jika lalu ada orang yang bertanya, kalau tidak suka tenis, mengapa ia menyaksikan pertandingan tenis? Tidakkah ia menyadari bahwa penampilannya yang terbuka di tempat umum sebagai seorang tahanan, justru akan membahayakan dirinya sendiri?

Inilah sebenarnya yang bisa dipergunakan polisi untuk mengembalikan nama baik mereka. Kalau mereka tidak sanggup untuk melakukannya, jangan salahkan apabila masyarakat kehilangan kehormatan kepada polisi. Kalau masyarakat tidak lagi menghormati polisi, maka semua langkah yang dilakukan polisi akan sia-sia. Kalau masyarakat tidak menghormati polisi dan juga penegak hukum, maka hancurlah negara kita ini.

BLADE LIGER ZOID

This is it!! I finally release my papercraft work and i'm quite satisfied with this result.

My next project is PATLABOR AV-98 Ingram 2..., this robot remind me when I was a child love anime for the first time.

Krakatau Steel dipersembahkan untuk investor Asing

RENCANA Krakatau Steel untuk melepas saham di lantai bursa menuai kritikan keras di masyarakat. Penetapan harga saham yang dinilai terlalu rendah memunculkan anggapan bahwa aset negara dijual murah.

Pelepasan saham pabrik baja milik negara itu tidak akan memancing kontroversi apabila sejak awal dijelaskan secara terbuka. Rakyat sebagai pemegang saham utama badan usaha milik negara seharusnya diberikan penjelasan yang seterang-terangnya tentang alasan kita melepas saham Krakatau Steel di lantai bursa.

Kita tahu bahwa Krakatau Steel merupakan salah satu industri strategis. Pabrik baja merupakan pilar dari bagi sebuah negara untuk bisa membangun industri. Untuk itulah semua negara lalu membangun industri baja agar kebutuhan baja bagi industri mereka bisa tercukupi.

Krakatau Steel kita tahu membutuhkan dana untuk memperbesar industri baja mereka. Apalagi Krakatau Steel juga berencana untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan baja terbesar kedua di dunia asal Korea Selatan, Pohang Steel Company (Posco) untuk membangun pabrik baja yang baru.

Oleh karena strategisnya industri baja ini, seharusnya pemerintah mencari cara untuk bisa mendanai pengembangan Krakatau Steel. Kita tidak perlu takut menanamkan modal di industri ini, apabila kita mampu menyinkronkan industri baja ini dengan industri hilir di bawahnya.

Sayangnya kita tidak pernah bersungguh-sungguh untuk membangun industri baja. Kita tidak pernah mengaitkannya dengan industri hilir yang ingin kita kembangkan. Tidak usah heran apabila Krakatau Steel akhirnya harus mencari dana sendiri untuk pengembangan usahanya.

Sebagai sebuah perusahaan, maka pilihan yang dimiliki Krakatau Steel adalah mencari dana di pasar. Salah satu pilihan yang diambil Krakatau Steel adalah melepas saham ke publik (go public). Itulah yang kini sedang dipersiapkan oleh manajemen Krakatau Steel.

Persoalan muncul ketika rencana pelepasan saham dinilai tidak transparan. Penetapan harga saham perdana Krakatau Steel sebesar Rp850 per lembar saham dinilai terlalu murah. Dengan pelepasan saham secara terbuka di pasar, niscaya saham Krakatau Steel akan banyak dibeli investor asing karena harganya yang dinilai sangat menguntungkan untuk memperoleh capital gain.

Semua persoalan ini tidak akan muncul apabila penjelasannya dilakukan dengan lebih baik. Pemerintah seharusnya tampil untuk menjelaskan apa yang sebenarnya hendak dilakukan dengan Krakatau Steel? Mengapa pilihannya adalah dengan melepas saham? Apakah penetapan harga Rp850 sudah merupakan penetapan yang bisa dipertanggungjawabkan?

Kalau pemerintah yakin dengan apa yang hendak dilakukan, seharusnya pemerintah tidak usah takut untuk menghadapi pertanyaan masyarakat. Sekarang masyarakat hanya ingin mendapat penegasan bahwa pelepasan saham Krakatau Steel sepenuhnya untuk kepentingan nasional, bukan akal-akalan untuk menjual aset negara bagi keuntungan segelintir orang saja.

Sudah terlalu sering negara ini dirugikan oleh penjualan aset negara yang tidak transparan. Akhirnya, aset itu hanya menjadi kesempatan bagi pihak asing untuk mengambil keuntungan, seperti yang terjadi dalam kasus penjualan saham Indosat.

Kalau pemerintah prorakyat, seharusnya saham itu ditawarkan terlebih dahulu secara terbatas kepada warga Indonesia. Kalau pilihannya adalah melepas saham ke masyarakat, biarkanlah masyarakat Indonesia yang pertama-tama menikmati capital gain-nya. Jangan sejak awal justru investor asing yang menikmati keuntungan dengan membeli sahamnya aset negara.

Sekali lagi Krakatau Steel merupakan industri yang sangat strategis. Kita bukan hanya telah memiliki sejarah panjang dengan industri baja ini, tetapi kita memiliki bahan baku yang memadai untuk bisa menjadikan Krakatau Steel sebagai pilar bagi pembangunan industri kita.

Mengapa kita katakan demikian? Karena, industri baja kita sebenarnya dibangun hampir bersamaan dengan industri baja Korea, Posco. Kalau Posco kini bisa menjadi industri baja terbesar kedua di dunia, itu hanya karena kemauan dan kemampuan dari manajemen mereka untuk meraih kemajuan. Posco berani untuk mencari bahan baku di seluruh dunia dan mereka tidak takut untuk berkembang karena produk mereka pertama-tama pasti diserap oleh industri dalam negeri Korea sendiri.

Kita seharusnya bisa lebih besar dari Posco, karena kita memiliki bahan baku baja sendiri. Krakatau Steel memiliki keuntungan komparatif dibandingkan Posco misalnya. Sayang, Krakatau Steel tidak ditopang oleh industri hilir di dalam negeri, sehingga akibatnya perkembangannya tidak sepesat Posco, bahkan bahan baku baja kita lebih banyak dijual dalam bentuk mentah ke luar negeri.

Kalau sekarang kita ingin membangun industri baja yang lebih maju seharusnya kesempatan itu tetap terbuka. Hanya ada tiga syarat yang harus dipenuhi yakni arah pembangunan dan dukungan yang jelas dari pemerintah, kemampuan manajemen yang lebih andal, dan ketiga dukungan industri dalam negeri untuk mengolah lebih lanjut produk Krakatau Steel untuk menjadi produk jadi.

Besarkan terlebih dahulu Krakatau Steel baru go public. Jangan lepas saham Krakatau Steel ketika ia masih kecil seperti sekarang, karena nilainya pasti terlalu murah. Padahal ini adalah salah satu aset yang strategis dan kesannya menjadi dianggap menjual murah aset negara.

TAI KUCING INSTANSI POLISI

Metrotvnews.com, Jakarta: Markas Besar Polri menyatakan sembilan penjaga termasuk Kepala Rumah Tahanan Brigade Mobil, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, telah menerima suap terkait kasus Gayus Halomoan Tambunan yang keluar dari tahanan. "Dari pemeriksaan Propam Polri bersama Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menyatakan kesembilan anggota Polri telah memenuhi bukti permulaan yang cukup untuk dipersangkakan melanggar pasal 5 ayat 2, pasal 11, 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 dan 56 KUHP," ungkap Kepala Divisi Humas Markas Besar Polri Inspektur Jenderal Polisi Iskandar Hasan di Jakarta, Kamis (11/11) siang. Inisiatif mengeluarkan Gayus dari penjara datang dari Kepala Rumah Tahanan Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Komisaris Polisi Iwan Siswanto. Untuk itu, ia diduga menerima uang suap antara Rp50 juta sampai Rp60 juta dari gayus. Untuk anggota-anggota lain ada yang Rp5 juta, ada yang Rp6 juta dan sebagainya. "Jumlah belum konkret, nanti akan dikroscek dengan Gayus," kata Irjen Pol Iskandar Hasan. Dengan bukti permulaan itulah, Irjen Pol Iskandar Hasan memastikan tak ada kaitan dengan orang lain selain kesembilan orang tersebut. "Tidak ada perintah atau pengaruh dari luar," ujarnya menegaskan. Saat ini kesembilan polisi tersebut telah ditahan. Juga terhitung sejak 8 November 2010, mereka telah dibebastugaskan dari tanggung jawab yang diemban. "Sampai saat ini masih praduga tidak bersalah. Kita tunggu perkembangannya di peradilan. Kita ingin kasus ini segera dilimpahkan ke pengadilan," katanya Polri juga akan menelusuri kebenaran foto Gayus yang sedang menonton turnamen tenis di Bali saat keluar dari tahanan. "Tapi sejauh ini belum sampai ke situ, baru berkaitan dengan sembilan orang yang terlibat," ungkapnya. Polisi juga akan menetapkan penyuap sebagai tersangka. "Gayus juga akan ditetapkan sebagai tersangka," katanya.(BEY).

For further information, klik link :
http://www.metrotvnews.com/metromain/newscatvideo/hukum/2010/11/11/116679/Polri-Sembilan-Polisi-Terima-Suap-dari-Gayus

My comment :
Berulangkali kebusukan POLRI terkuak, dan begitu juga cerita kebusukan ini melekat pada institusi penegak hukum lainnya di Indonesia. Entah itu Kejaksaan Tinggi atau Mahkamah Agung, semua tidak ada yang bisa dipilih.
Oh Tuhan, sampai kapan Indonesia menjadi negara besar jika orang-orang yang berdiri menopang hukumnya adalah para bajingan dan preman berseragam. Akhirnya saya hanya bisa kembali pada kalimat kesukaan saya: "Kematian adalah bentuk tertinggi keadilan".

Karena tak seorang pun mampu mengurai misteri di balik kematian, karena dalam kematian semua kekuasaan dan kekayaan duniawi tak diperhitungkan, karena dalam kematian semua tenggelam dalam ketidaktahuan.

Namun aku masih berharap ada pengadilan Tuhan di balik kematian, hanya dengan cara itu kehidupan di dunia dapat dipertanggungjawabkan. Rasanya saya sulit menerima jika orang baik dan orang jahat sama-sama mati dalam kehampaan, tanpa ada pengadilan setelah kematian.

Pemimpin yang Menambah Luka

Irwan Prayitno, Gubernur Sumatera Barat

Editorial Media Indonesia / Sabtu, 6 November 2010 02:32 WIB

PARA pemimpin bangsa ini seperti sudah kehilangan empati. Mereka seolah tak lagi punya nurani.

Bayangkan, ketika rakyat tergeletak tak berdaya tertimpa berbagai bencana, banyak pemimpin negeri ini justru bepergian ke luar negeri.

Kita saksikan sejumlah anggota DPR studi banding ke luar negeri. Lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali berangkat menghadiri pertemuan puncak ASEAN di Vietnam, setelah hanya menyempatkan diri kembali ke Tanah Air menengok korban bencana Mentawai.

Yang paling mutakhir adalah keberangkatan Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno ke Jerman ketika tanggap darurat bencana gempa dan tsunami Mentawai masih berlangsung.

Irwan beralasan kunjungannya sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelum gempa dan tsunami menerpa Mentawai. Irwan seperti pura-pura tidak tahu bahwa Mentawai termasuk Sumatra Barat.

Pertanyaannya, tak bisakah Irwan mengurungkan rencananya demi rakyat Mentawai? Lalu, di manakah sensitivitas seorang gubernur pada penderitaan rakyatnya? Padahal, Irwan pernah menjadi wakil rakyat di DPR dari Partai Keadilan Sejahtera, kedudukan yang mestinya membuatnya tahu benar arti penderitaan rakyat.

Irwan harus belajar kepada Presiden Barack Obama yang pada Juni 2010 membatalkan kunjungannya ke sejumlah negara, termasuk Indonesia, demi menyelesaikan bencana lingkungan di Pantai Louisiana akibat tumpahan minyak di Teluk Meksiko.

Irwan juga berargumentasi dirinya sudah menyerahkan penanganan bencana kepada Wakil Gubernur Muslim Kasim. Kita kembali bertanya, mengapa tidak dibalik saja, wakil gubernur yang berangkat ke Jerman, sedangkan Irwan tetap berada di tengah-tengah rakyat, memimpin penanggulangan bencana Mentawai? Bukankah pemimpin semestinya senantiasa hadir di tengah-tengah rakyat, apalagi ketika rakyat tengah berduka?

Irwan harus belajar dari Presiden Cile Sebastian Pinera yang memimpin langsung penyelamatan para penambang yang tertimpa bencana, terperangkap di lokasi penambangan. Pinera berada di tengah proses penyelamatan para penambang sejak awal hingga selesai.

Irwan memang sempat tiga hari berada di lokasi bencana. Akan tetapi, itu tidak cukup. Sebab, tanggap darurat bencana Mentawai masih berlangsung dan rakyatnya masih berkabung.

Kepergian Irwan ke Jerman di tengah tanggap darurat yang sedang berjalan jelas menunjukkan bahwa Pak Gubernur hanya separuh hati menangani bencana Mentawai.

Kepergian Irwan juga menyisakan kontroversi. Kontroversi itu adalah apakah keberangkatannya ke Jerman sudah seizin Presiden atau tanpa izin?

Soal izin Presiden sesungguhnya hanyalah soal formal, soal prosedural belaka. Duduk persoalan keberangkatan Gubernur Irwan ke luar negeri lebih merupakan persoalan etika, persoalan tanggung jawab moral seorang pemimpin, yang kekuatannya terletak pada hati nurani. Akan tetapi, nurani itulah yang telah hilang.

Gempa dan tsunami melukai fisik warga Mentawai. Kini, kepergian gubernur ke luar negeri melukai hati. Dan, luka hati sulit dibalut, sulit diobati.

My comment: Irwan Prayitno beralasan kepergiannya ke Jerman karena tidak ingin menyia-nyiakan potensi investasi jerman di sumatera barat. Alasan yang masuk akal bagi orang yang hilang akal. Pemimpin adalah orang yang berada di sisi rakyatnya saat mereka menderita, titik dan tidak pakai koma. Omong kosong mensejahterahkan Sumbar di masa datang bila Gubernur tidak dapat menenangkan warganya di masa sekarang. So, saya menganggap keputusan irwan untuk tetap nekat kunjungan ke Jerman adalah sebuah keputusan yang sangat salah, Very big mistake Irwan!! Apapun alasan di harus tetap konsentrasi kasus Mentawai. Saya rasa Jerman bisa mengerti penundaan keberangkatan, mereka juga punya hati meski mereka pernah di bawah rezim Hitler. Sekali lagi hal ini membuat saya kehilangan simpati pada PKS, partai yang pernah saya taruh hati di dalamnya karena berisi (yang saya pikir) orang-orang bersih. Sekarang PKS tidak berbeda dengan partai-partai busuk lainnya yang sudah ada, telikung sana sini, jilat sana sini, semua demi kepentingan pelanggengan kekuasaaan. Based on islamic value?,oh.............bullshit!!! Inget Misbachun dengan kasus century? ini saya ingatkan sekali lagi betapa kader PKS telah luntur ideologinya :

Misbachun

PKS Belum Akan Gusur Misbakhun dari DPR Indra Subagja - detikNews

Jakarta - Status tersangka telah ditetapkan Polri pada Misbakhun terkait L/C fiktif Century. Namun demikian, PKS masih akan tetap mempertahankan Misbakhun dari DPR. PKS menunggu hingga ada kekuatan hukum tetap. "Sebelum ada kekuatan hukum tetap, Misbakhun tetap sebagai anggota Fraksi PKS. Cuma kami meminta dia agar cooling down agar semuanya berjalan kondusif," terang anggota FPKS Nasir Djamil saat dihubungi detikcom, Minggu (11/4/2010). PKS juga akan menyiapkan pendamping berupa tim hukum untuk melakukan pembelaan kepada Misbakhun. "PKS akan selalu memantau perkembangan hukum Misbakhun," tambah Nasir. Dia juga mengimbau agar pihak kepolisian dalam penetapan status tersangka itu, jangan dibalut dengan kepentingan politik. "Sebab ini akan membahayakan institusi penegak hukum sepertu polisi. Pemeriksaannya juga harus seizin presiden. Kami akan selalu menghormati keputusan hukum terhadap Misbakhun selama hal itu bukan bagian dari konspirasi untuk membungkam para inisiator hak angket century," tutupnya. (ndr/Rez) Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!